An Unbiased View of reformasi intelijen

An Unbiased View of reformasi intelijen

Blog Article

Theoretically, the type of Intelligence-State interaction fashioned in this era is “Political Intelligence.” Even through 1950-1959, Indonesian intelligence actions didn't receive Considerably focus due to the rather unstable political problems. After the Republic of Indonesia was officially acknowledged on August fifteen, 1950, the intelligence companies in Indonesia ended up reactivated. Indonesia had to immediate intelligence operations to deal with interior threats. However, the dominance of militarization in the previous period triggered the development of political intelligence only in 1958 when Sukarno formed BKI, which was later on changed to BPI.

Efforts to advertise intelligence accountability aren't a straightforward matter. The case on the Dying of human legal rights activist Munir Said Thalib [31] over a flight from Indonesia to Amsterdam on September 7, 2004—a suspected “intelligence operation” after the 1998 reforms—is deadlocked. The legal procedure only tried a person industry actor, who was claimed to get “an intelligence agent” and located him guilty, and one particular official with the leadership amount of BIN who communicated with the agent but was eventually acquitted.

BIN selaku lembaga Intelijen Negara, tidak memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Jika intelijen menemukan alat bukti yang menyangkut tentang pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman keamanan nasional maka dilakukan koordinasi dengan pihak lain seperti kepolisian untuk penegakan hukum.

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.

Intelijen bisnis merupakan informasi rahasia yang didapatkan suatu perusahaan mengenai saingannya dan pasar.

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.

'Saya trauma ditangani dokter laki-laki' – Kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter PPDS anestesi picu ketidakpercayaan terhadap tenaga reformasi intelijen medis

Whilst officially removed from coordination underneath Kemenkopolhukam, Mahfud emphasised that his ministry could still request BIN for details. “To be a minister, I always get information from The pinnacle of BIN and infrequently talk to BIN to present displays at ministerial meetings,” he explained.[3]

Hal tersebut disebabkan oleh pengertian bahwa intelijen bukan aparat penegak hukum, sehingga jika undang-undang intelijen selalu dikaitkan dengan penegakan hukum, maka kebijakan intelijen tidak mungkin dapat dijabarkan dengan benar pada tataran operasional.[twelve]

The concept of a alter was executed Utilizing the goal of improving and strengthening this Firm. Owning stated that, our historical past proves this is solely not uncomplicated.

15 unsur yang lain adalah kantor-kantor atau biro dalam departemen eksekutif federal. yang dipimpin oleh the Business office with the Director of National Intelligence (ODNI), Badan Intelijen Nasional yang secara resmi tidak terdaftar sebagai anggota dari komunitas ini;

Jika terjadi kesalahan perintah oleh user maka yang seharusnya bertanggung jawab untuk ditindak secara hukum adalah pemberi perintah operasi.

Banyak pihak merasa ditinggalkan dan tidak dilibatkan. Kelompok separatisme Papua, diluar pengaruh provokasi pihak asing, merasa akan lebih baik jika berdiri sebagai negara sendiri, daripada menjadi bagian negara Indonesia.